JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sudah mengajukan nota keberatan atas klaim China atas wilayah perairan di 9 garis putus Natuna.
Pemerintah juga sudah mengerahkan personel TNI untuk mengawal wilayah perairan Indonesia yang berada di wilayah Laut China Selatan yang dikenal dengan Natuna.
Terkait itu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendorong adanya pembicaraan untuk menyelesaikan sengketa Natuna-Laut China Selatan itu.
Prabowo tegas mempertahankan kesatuan teritorial NKRI sebagaimana sikap Kemlu RI.
Sikap ini juga telah disampaikan Prabowo dalam pertemuan ADMM (Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN) pada 18 November 2019.
Persoalan ini harus diselesaikan supaya hubungan ekonomi kedua negara tidak terganggu.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan sikap Prabowo tersebut.
"Sejalan dengan nota protes yang sudah dikirimkan oleh Menlu, dan Pak Prabowo seperti sudah menyampaikan pada pertemuan ADMM di Bangkok, menyatakan bahwa pembicaraan code of conduct (CoC) terkait sengketa Laut China Selatan harus dilakukan dan dituntaskan," kata Dahnil kepada wartawan, Kamis (2/1) kemarin.
Mahfud MD tunggu perkembangan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan saat ini pemerintah tengah menunggu perkembangan yang dihasilkan usai nota protes dilayangkan ke Beijing.
"Ya kan sudah, Menlu sudah mengajukan protes ya, itu ditunggu perkembangannya," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (2/1) kemarin.
Mahfud tidak menjelaskan lebih lanjut langkah yang akan ditempuh oleh RI.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut tidak akan melakukan pertemuan dengan pihak China.
Dari kalangan akademisi, Guru Besar UI bidang Hukum Internasional, Profesor Hikmahanto Juwana menyarankan agar Indonesia tidak bernegosiasi dengan China soal Laut Natuna.
Soalnya, Indonesia tidak mengakui dasar klaim China yakni 9 Garis Putus-putus yang menabrak Natuna itu.
Militer RI siaga
Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan kesiagaan di Laut Natuna. Kapal hingga pesawat militer siap dikerahkan, prinsipnya adalah 'economy of force' atau pengerahan secara ekonomis bila diperlukan, sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.
"TNI meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara meningkatkan sistem penginderaan dan sistem deteksi dini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi kepada detikcom, Kamis (2/1) kemarin.
TNI juga berencana mengaktifkan Pusat Informasi Maritim, yang berlokasi di Markas Korps Armada RI I, Jakarta. Bila fasilitas itu sudah aktif, setiap pergerakan yang melanggar teritori di laut bisa diketahui.
"Dalam waktu dekat TNI akan mengoperasikan Pusat Informasi Maritim, yang salah satu fungsinya adalah melakukan deteksi dan identifikasi setiap wahana laut yang masuk ke perairan kita," kata Sisriadi.(R04)